Peraturan Pemerintah NO. 49 tahun 2018 - Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Peraturan  Pemerintah NO. 49 tahun  2018 - Manajemen  Pegawai Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja. Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Keda adalah  pengelolaan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  untuk menghasilkan  pegawai pemerintah dengan  perjanjian  kerja  yang profesional, memiliki nilai dasar,  etika  profesi, bebas  dari intervensi  politik,  bersih dari praktek  korupsi,  kolusi dan nepotisme.

Pemerintah NO. 49 tahun  2018 - Manajemen  Pegawai Pemerintah  Dengan  Perjanjian  Kerja

Aparatur  Sipil Negara  yang  selanjutnya  disingkat ASN adalah  profesi  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  dan pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekeda pada instansi  pemerintah.

Pegawai  Aparatur  Sipil Negara yang  selanjutnya disebut  Pegawai  ASN  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil dan pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  keda  yang diangkat  oleh pejabat pembina  kepegawaian  dan diserahi tugas dalam  suatu jabatan  pemerintahan atau  diserahi tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.

Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja  yang selanjutnya  disingkat  PPPK adalah warga  negara Indonesia  yang memenuhi  syarat tertentu,  yang diangkat  berdasarkan perjanjian  kerja untuk jangka waktu tertentu  dalam rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan.

Jabatan  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan tugas,  tanggungjawab,  wewenang,  dan hak seseorang pegawai  ASN dalam  suatu satuan organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi  yang  selanjutnya  disingkat JPT  adalah  sekelompok  jabatan  tinggi  pada instansi pemerintah.

Pejabat  Pimpinan  Tinggi  adalah  Pegawai  ASN  yang menduduki  JPT.

Jabatan Fungsional  yang selanjutnya disingkat  JF adalah  sekelompok  jabatan  yang berisi  fungsi  dan tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang berdasarkan  pada  keahlian  dan  keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional  adalah  Pegawai ASN yang menduduki  Jabatan  Fungsional  pada  instansi pemerintah.

Kompetensi  Manajerial  adalah  pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap/perilaku  yang  dapat diamati,  diukur, dikembangkan  untuk  memimpin dan/atau  mengelola  unit  organisasi.

Kompetensi  Teknis  adalah  pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap/perilaku  yang  dapat diamati,  diukur,  dikembangkan yang spesifik berkaitan  dengan  bidang  teknis  jabatan.

Kompetensi  Sosial  Kultural adalah  pengetahLtan, keterampilan,  dan  sikap/ perilaku  yang  dapat diamati,  diukur,  dikembangkan  terkait  dengan pengalaman  berinteraksi  dengan  masyarakat majemuk dalam  hal agama,  suku  dan  budaya, perilaku,  wawasan  kebangsaan,  etika, nilai-nilai, moral, emosi  dan  prinsip,  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap pemeg€rng  jabatan  untuk  memperoleh  hasil kerja  sesuai dengan  peran,  fungsi  dan  jabatan.

Pejabat  Yang Berwenang  yang  selanjutnya  disingkat PyB adalah  pejabat  yang  mempunyai  kewenangan melaksanakan  proses  pengangkatan,  pemindahan, dan  pemberhentian  Pegawai  ASN  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, silahkan download Peraturan  Pemerintah NO. 49 tahun  2018 - Manajemen  Pegawai Pemerintah  Dengan Perjanjian  Kerja di sini

Share this post

Konten Terkait