Permendikbud no 1 Tahun 2018 Bantuan Operasional Sekolah

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  18 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH

Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku,  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8  Tahun 2017 tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  26  Tahun  2017 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan  Operasional  Sekolah  (Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2017  Nomor  1068),  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANGPETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Tujuan BOS tahun 2018 pada SD/SDLB/SMP/SMPLB adalah:

1.    Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

2.    Membebaskan  pungutan  biaya  operasi  sekolah  bagi  peserta didik  SD/SDLB/SMP/SMPLB  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;

3.    Meringankan  beban  biaya  operasi  sekolah  bagi  peserta  didik SD/SDLB/SMP/SMPLB  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat; dan/atau membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak  mampu  pada  SD/SDLB/SMP/SMPLB  yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4.    Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak  mampu  pada  SD/SDLB/SMP/SMPLB  yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tujuan BOS tahun 2018 pada SMA/SMALB/SMK adalah:

1.    Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

2.    Meningkatkan angka partisipasi kasar;

3.    Mengurangi angka putus sekolah;

4.    Mewujudkan  keberpihakan  Pemerintah  Pusat  (affimative action)  bagi  peserta  didik  yang  orangtua/walinya  tidak mampu  dengan  membebaskan  (fee  waive)  dan/atau membantu  (discount  fee)  tagihan  biaya  sekolah  dan  biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;

5.    Memberikan  kesempatan  yang  setara  (equal  opportunity)  bagi peserta  didik  yang  orangtua/walinya  tidak  mampu  untuk mendapatkan  layanan  pendidikan  yang  terjangkau  dan bermutu; dan/atau

6.    Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Unduh PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  18TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Di SINI

Share this post

Konten Terkait